Yusril: Rasa Tidak Puas Atas Kasus Ahok Bisa Berujung Pemakzulan Jokowi, Hati-hati Loh

Media Indo - Pidato Presiden Joko Widodo menanggapi Aksi Bela Islam II tidak menyentuh inti persoalan, yaitu dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta (non aktif), Basuki Purnama alias Ahok.

"Konferensi pers Presiden Jokowi tadi malam tidak mengena dengan inti persoalan penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok," kata Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra, kepada wartawan, Sabtu (5/11).

Menurutnya, pernyataan Jokowi yang menuduh ada aktor politik menunggangi kerusuhan kemarin malam hanyalah membelokkan persoalan sekaligus mencari kambing hitam.

Diakuinya, sangat mungkin ada pihak mengambil keuntungan politik di balik unjuk rasa besar-besaran kemarin. Namun, menurut Yusril, mengungkapkan hal itu ke publik yang awam bukanlah langkah bijak. 

"Membelokkan persoalan mencari kambing hitam, sementara inti persoalan tak tersentuh dan tak tertangani. Secara umum, presiden nampak kurang bijak dan kurang tepat menangani dugaan penistaan agama ini," kata mantan menteri di tiga kabinet ini.

Bagi Yusril, Presiden Jokowi dan para pembantunya mempunyai waktu terbatas untuk mengatasi keadaan pasca demo besar 4 November. Walau pagi tadi Habib Rizieq sudah mengarahkan agar peserta demonstrasi pulang ke rumah-masing, namun keadaan mencekam belum reda. 

Dari sebelum maupun ketika demo terjadi kemarin, keadaan sudah dapat dibaca. Jika pemerintah salah ambil kebijakan, lanjutnya, maka rasa tidak puas akibat penanganan kasus penistaan agama bisa berujung pada desakan untuk memakzulkan presiden. 

"Saya sudah ingatkan hal ini dua minggu yang lalu. Presiden Jokowi harus hati-hati betul menangani keadaan dan jangan lari menghindar dari masalah yang sudah ada di depan mata.," ucapnya. (rm)

Yusril: Rasa Tidak Puas Atas Kasus Ahok Bisa Berujung Pemakzulan Jokowi, Hati-hati Loh

Blog Tausiah - Pidato Presiden Joko Widodo menanggapi Aksi Bela Islam II tidak menyentuh inti persoalan, yaitu dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta (non aktif), Basuki Purnama alias Ahok.

"Konferensi pers Presiden Jokowi tadi malam tidak mengena dengan inti persoalan penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok," kata Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra, kepada wartawan, Sabtu (5/11).

Menurutnya, pernyataan Jokowi yang menuduh ada aktor politik menunggangi kerusuhan kemarin malam hanyalah membelokkan persoalan sekaligus mencari kambing hitam.

Diakuinya, sangat mungkin ada pihak mengambil keuntungan politik di balik unjuk rasa besar-besaran kemarin. Namun, menurut Yusril, mengungkapkan hal itu ke publik yang awam bukanlah langkah bijak. 

"Membelokkan persoalan mencari kambing hitam, sementara inti persoalan tak tersentuh dan tak tertangani. Secara umum, presiden nampak kurang bijak dan kurang tepat menangani dugaan penistaan agama ini," kata mantan menteri di tiga kabinet ini.

Bagi Yusril, Presiden Jokowi dan para pembantunya mempunyai waktu terbatas untuk mengatasi keadaan pasca demo besar 4 November. Walau pagi tadi Habib Rizieq sudah mengarahkan agar peserta demonstrasi pulang ke rumah-masing, namun keadaan mencekam belum reda. 

Dari sebelum maupun ketika demo terjadi kemarin, keadaan sudah dapat dibaca. Jika pemerintah salah ambil kebijakan, lanjutnya, maka rasa tidak puas akibat penanganan kasus penistaan agama bisa berujung pada desakan untuk memakzulkan presiden. 

"Saya sudah ingatkan hal ini dua minggu yang lalu. Presiden Jokowi harus hati-hati betul menangani keadaan dan jangan lari menghindar dari masalah yang sudah ada di depan mata.," ucapnya. (rm)

Gerindra: Jokowi Pakai Gaya Kepemimpinan Tukang Mebel

Media Indo - Selama Gubernur Jakarta (non aktif), Basuki Purnama alias Ahok, belum dijadikan tersangka penistaan agama maka selama itu pula aksi massa akan terus berlangsung dan membahayakan keamanan.

"Selama Ahok belum tersangka maka berbahaya bagi keamanan dan ketertiban nasional serta kelanjutan pemerintahan Joko Widodo," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono, kepada wartawan (Sabtu, 5/11).

Arief mengatakan, karena hal kecil seperti kasus Ahok itu Presiden Jokowi dapat dipaksa mundur oleh masyarakat luas.

"Karena itu saya ingatkan pada saudara Joko Widodo untuk serius dan jangan menganggap persoalan Ahok ini persoalan biasa," ucapnya.

Dia juga menyesalkan, Jokowi kemarin hanya menyuruh Wapres Jusuf Kalla, menteri serta Kapolri dan Panglima TNI untuk menerima perwakilan massa Aksi Bela Islam II.

"Bukan beliau sendiri (yang menerima), itu sama saja seperti gaya kepemimpinan tukang mebel yang enggan untuk menyelesaikan mebelnya yang tinggal siap diplistur," sindirnya.

Padahal, selama ini masyarakat mempersepsikan ada ketidakpedulian presiden untuk ikut mengawasi dan mendesak Polri melakukan penegakan hukum terhadap Ahok. 

"Kepastian hukum sangat penting diberikan oleh presiden karena yang diduga melakukan penistaan agama atau pembuatan kriminal itu adalah kepala daerah, bukan orang biasa," tegasnya. (rm)

Gerindra: Jokowi Pakai Gaya Kepemimpinan Tukang Mebel

Blog Tausiah - Selama Gubernur Jakarta (non aktif), Basuki Purnama alias Ahok, belum dijadikan tersangka penistaan agama maka selama itu pula aksi massa akan terus berlangsung dan membahayakan keamanan.

"Selama Ahok belum tersangka maka berbahaya bagi keamanan dan ketertiban nasional serta kelanjutan pemerintahan Joko Widodo," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono, kepada wartawan (Sabtu, 5/11).

Arief mengatakan, karena hal kecil seperti kasus Ahok itu Presiden Jokowi dapat dipaksa mundur oleh masyarakat luas.

"Karena itu saya ingatkan pada saudara Joko Widodo untuk serius dan jangan menganggap persoalan Ahok ini persoalan biasa," ucapnya.

Dia juga menyesalkan, Jokowi kemarin hanya menyuruh Wapres Jusuf Kalla, menteri serta Kapolri dan Panglima TNI untuk menerima perwakilan massa Aksi Bela Islam II.

"Bukan beliau sendiri (yang menerima), itu sama saja seperti gaya kepemimpinan tukang mebel yang enggan untuk menyelesaikan mebelnya yang tinggal siap diplistur," sindirnya.

Padahal, selama ini masyarakat mempersepsikan ada ketidakpedulian presiden untuk ikut mengawasi dan mendesak Polri melakukan penegakan hukum terhadap Ahok. 

"Kepastian hukum sangat penting diberikan oleh presiden karena yang diduga melakukan penistaan agama atau pembuatan kriminal itu adalah kepala daerah, bukan orang biasa," tegasnya. (rm)

Fadli Zon : Dulu Malah Mau Kudeta, Tapi Bung Karno Terima Para Demonstran Kok, Gak "Ngibrit" Lari, Itu Yang Namanya Pempimpin !

Media Indo - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyentil sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak mau menemui peserta demo 4 November. Wakil Ketua DPR RI ini membandingkan gaya Presiden Jokowi dengan Presiden Sukarno dalam menghadapi demonstran. 

Menurut Fadli, Bung Karno selalu menemui demonstran bahkan yang akan mengkudeta pemerintahannya. "Dulu itu malah mau kudeta, oleh Bung Karno itu selalu menerima demonstran berapa pun orangnya itu namanya pemimpin, bukan ngibrit lari," kata Fadli kepada wartawan di sela diskusi Talkshow Akhir Pekan Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/11/2016).

Apalagi, kata Fadli, demo 4 November kemarin merupakan salah satu yang terbesar terjadi di Indonesia. Sudah semestinya Presiden menemui perwakilan demonstran. 

"Lalu ada berita Presiden bilang mau terima, nah seharusnya tuh dilakukan. Semua juga sudah susun ada 25 perwakilan dari massa," kata Fadli yang ikut dalam demo 4 November kemarin.

Saat aksi demo 4 November berlangsung kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah melakukan kunjungan kerja untuk mengecek kelangsungan proyek kereta di Bandara Soekarno-Hatta. Presiden memerintahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menemui perwakilan peserta demo 4 November. Mereka diterima di kantor Wakil Presiden di Kompleks Istana Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. (dtk)

Fadli Zon : Dulu Malah Mau Kudeta, Tapi Bung Karno Terima Para Demonstran Kok, Gak "Ngibrit" Lari, Itu Yang Namanya Pempimpin !

Blog Tausiah - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyentil sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak mau menemui peserta demo 4 November. Wakil Ketua DPR RI ini membandingkan gaya Presiden Jokowi dengan Presiden Sukarno dalam menghadapi demonstran. 

Menurut Fadli, Bung Karno selalu menemui demonstran bahkan yang akan mengkudeta pemerintahannya. "Dulu itu malah mau kudeta, oleh Bung Karno itu selalu menerima demonstran berapa pun orangnya itu namanya pemimpin, bukan ngibrit lari," kata Fadli kepada wartawan di sela diskusi Talkshow Akhir Pekan Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/11/2016).

Apalagi, kata Fadli, demo 4 November kemarin merupakan salah satu yang terbesar terjadi di Indonesia. Sudah semestinya Presiden menemui perwakilan demonstran. 

"Lalu ada berita Presiden bilang mau terima, nah seharusnya tuh dilakukan. Semua juga sudah susun ada 25 perwakilan dari massa," kata Fadli yang ikut dalam demo 4 November kemarin.

Saat aksi demo 4 November berlangsung kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah melakukan kunjungan kerja untuk mengecek kelangsungan proyek kereta di Bandara Soekarno-Hatta. Presiden memerintahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menemui perwakilan peserta demo 4 November. Mereka diterima di kantor Wakil Presiden di Kompleks Istana Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. (dtk)

Hari Ini Ahok Hadiri Acara Jasmev

Media Indo - Calon gubernur petahana Basuki T Purnama (Ahok) menghadiri undangan workshop Jasmev. Ia datang untuk membuka acara.

"Ini saya datang, diundang sama Jasmev," kata Ahok ketika tiba di lokasi acara, Jalan Ki Mangunsarkoro No. 69, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/11/2016).

Ahok tiba sekitar pukul 14.30 WIB. Ia datang menumpangi mobil Kijang Innova. Ahok mengenakan baju kotak-kotak dipadu dengan celana jeans.

Kemudian Ahok membuka acara dengan memberikan sambutan. Ahok membicarakan tentang visi-misinya dalam menjadi pejabat.

"Saya sampaikan, tujuan saya jadi pejabat, saya konsisten, visi saya adalah membangun manusia yang unggul. Unggul gimana? Visi saya bisa diukur," ujar Ahok.

Ia menambahkan, dalam mengukur kerja seorang pejabat, dapat dilakukan dengan pengukuran indeks kehidupan masyarakatnya. Ahok menyebut, berdasarkan survei tahun 2015, DKI Jakarta menjadi provinsi tertinggi indeks pembangunannya di Indonesia.

"Survei indeks pembangunan DKI Jakarta tahun 2015, telah mencapai tertinggi di Indonesia. Tingginya mencapai 78,99. Kalau di dunia, mencapai 80 sudah dianggap tinggi. Kita cuma kurang 0,01," ujarnya.

Beberapa poin yang diukur dalam indeks kehidupan masyarakat beberapa di antaranya ialah pendidikan dan kesehatan. Ahok mengatakan, Jakarta sudah melampaui kota pendidikan, DI Yogyakarta.

Menurutnya, lama sekolah anak di Jakarta sudah mencapai 10 tahun. Sementara Yogyakarta yang sempat menjadi kota dengan lama sekolah paling tinggi, terhitung selama 9 tahun. Ke depan, Ahok juga ingin pemerintah dapat membantu agar anak dapat sekolah lebih tinggi.

"Anak yang bisa sekolah tinggi, kami biayai Rp 18 juta per anak per tahun. Tapi ternyata jika masuk di UI, tidak cukup. Karena di sana biaya hidupnya bisa mencapai Rp 25 juta. Ini yang ingin kita perhatikan," ucapnya.

"Orang yang mau jadi santri atau ustaz juga kita biayai. Ini model untuk lama orang menempuh pendidikan. Karena menurut saya, pendidikan sangat penting. Bapak saya bilang, kalau tidak sekolah tidak bisa ubah nasib," tambahnya.

Peningkatan indeks kehidupan masyarakat lain yang perlu diperhatikan ialah kesehatan. Ahok menargetkan, harapan usia hidup masyarakat Jakarta dapat mencapai 78 tahun. Menurutnya, hal itu tidak mustahil dilakukan apabila pola hidup sehat diterapkan dalam keseharian.

"Orang Jakarta bisa hidup sampai 78 tahun. Tapi kalau datang ke dokter, gak minum alkohol, untuk bisa hidup lebih lama. Kita yakin terus naik. Ini indeks yang ingin kita capai," ucapnya.

Selain kedua poin tersebut, menurut Ahok hal yang harus diperhatikan ialah tempat tinggal, subsidi dan harga sembako. Perhatian pada hal tersebut harus diperhatikan oleh pejabat. Karena menurutnya pejabat yang baik adalah yang paling banyak melayano masyarakat.

"Cara wujudkannya, ada 1 misinya saja, semua pejabat harus jadi pelayan. Siapa yang ingin dihormati dan dihargai sebagai pejabat maka harus melayani, bekerja lebih banyak. Mana calon terbagus, lihat dong kerjanya. Jadi kita tidak usah banyak berdebat," tutur mantan Bupati Belitung Timur ini. (dtk)