Ternyata Arisan Hukumnya "HARAM" Ini Lah Penjelasan Syariat Islam..

Teman dekat suka mengikuti arisan? Sudah tahukah bagaimana Hukum Fiqih arisan? Yuk kita pelajari!

Umumnya ibu-ibu suka sekali mengikuti arisan, yaitu menyetor beberapa yang telah disetujui bersama, lalu dengan cara berkala --entah satu minggu sekali atau satu bulan sekali-- mengocok nama yang memiliki hak memperoleh giliran memperoleh dana yang terkumpul itu. Bahkan juga banyak orang yang ikut arisan di banyak tempat, di lingkungan rumah, di kantor, di komunitas, bahkan juga ada pula arisan keluarga.

Ada 3 pendapat tentang hukum Fiqih arisan :
1. Haram
Ada yang memiliki pendapat arisan haram hukumnya (Fiqih Muamalat Maliyyah Muashirah, Prof. Dr. Saad Al Khatslan, hlm. 194), karena arisan dikira berupa akad pinjaman dengan syarat peminjam itu nanti memberi pinjaman juga pada pemberi pinjaman sebelumnya. Sedangkan tiap-tiap pinjaman yang mendatangkan manfaat yaitu riba, jadi dikira arisan memiliki kandungan riba yang hukumnya haram.
2. Boleh
Walau demikian, pendapat sebaliknya dinyatakan oleh Fatwa Kerajaan Arab Saudi yang malah membolehkan arisan, yaitu hukum asal muamalah. Mengenai pemilihan giliran lewat cara mengocok nama peserta tidaklah dikira sebagai faktor yang mengharamkan. Karena kocok undian dibolehkan bila dilakukan untuk memastikan orang yang paling berhak diantara beberapa orang yang memiliki hak.
3. Sunah
Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyampaikan hukum arisan yaitu sunah, sebab arisan adalah satu diantara cara untuk memperoleh modal dan menyatukan uang yang terlepas dari riba.
Teman dekat, pendapat yang paling kuat tentang hukum arisan yaitu mubah (bisa), hingga kita dapat tenang untuk mengikuti arisan, jangan pernah ada faktor yang membuat arisan itu jadi haram. Jadi, butuh juga diperhatikan akhlak waktu berkumpul mengocok nama, supaya tidak terjadi pertikaian pada peserta arisan. Wallaahualam.

Mudah-mudahan bermanfaat.

Sungguh Pilu, Wanita Ini Hanya Merasakan Menjadi Istri Selama 60 Menit Saja. Ternyata Ini yang Terjadi

PortalTausiah - Seorang mempelai pria di Arab Saudi harus menerima kenyataan pahit. Dia yang baru saja melangsungkan pernikahan 2 jam, harus rela menerima status janda.

Di pria yang baru menikahinya, tega melayangkan talak. Alasannya sangat sederhana. Si wanita dianggap telah melanggar perjanjian yang disepakati mereka berdua.
Ya, istri 60 menit yang baru mengalami pengalaman paling sakral dalam hidupnya itu menyebarkan foto pesta pernikahan mereka di aplikasi percakapan Snapchat.

Mengapa sang suami tak mau fotonya diunggah, ternyata.

Sebelum pernikahan terjadi, pasangan ini memang bersepakat tidak akan membagikan foto maupun rekaman video pernikahan melalui aplikasi percakapan seperti Snapchat.

Pasangan ini juga berjanji tidak menggunakan media sosial seperti Instagram, Twitter, dan sebagainya.

" Ada perjanjian pranikah antara adikku dan tunangannya, mereka tidak akan menggunakan aplikasi media sosial seperti Snapchat, Instagram atau Twitter untuk mengunggah atau mengirim foto dia," ujar kakak dari mempelai wanita.

" Itu termasuk dalam perjanjian pernikahan yang bersifat mengikat. Sayangnya, adikku tidak menepati janji dan menggunakan Snapchat untuk berbagi foto pernikahan dia kepada teman-temannya, sehingga keputusan mengejutkan diambil mempelai pria yaitu membatalkan pernikahan," kata dia.

Keluarga masing-masing mempelai berbeda pendapat tentang keputusan itu. Sebagian mengatakan keputusan itu sangat logis mengingat mempelai wanita telah melanggar perjanjian.

Seorang pakar hukum Saudi Ahmad Al Maabi mengingatkan angka perceraian di sana sudah mencapai lebih dari 50 persen dan cukup mengkhawatirkan. Kebanyakan terjadi karena alasan yang sepele.

" Kesalahpahaman, perbedaan cara pandang, dan pemahaman mudahnya menikah tanpa disertai apresiasi mendalam atas tanggung jawab menjadi penyebab perceraian di kalangan anak muda," ujar Al Maabi.

Presiden Jokowi, Kekecewaan Massa dan Revolusi Sosial

Media Indo - Rakyat Indonesia bergerak. Saat dinihari, 5 November 2016. Rakyat terus membanjir ke komplek gedung parlemen di Senayan, Jakarta. Satu juta massa aksi tanggal 4 November 2016, di depan istana, bubar dengan meninggalkan insiden kerusuhan. Jokowi melakukan konprensi pers, aksi massa menurutnya aman dalam jadwal normal, yakni sampai jam 6 sore. Sedang aksi setelahnya, Jokowi menuduh ada aktor yang mendorong terjadinya kerusuhan. Termasuk adanya insiden kebakaran di Jakarta utara.

Rakyat ini tidak peduli dengan teori konspirasi. Atau dituduh ada aktor penunggang. Mereka datang dari seluruh penjuru Jakarta, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Maluku, Lombok, dan bagian lainnya dari daratan Indonesia tercinta. Ikhlas.

Mereka pindah dari Istana dengan ikhlas, berjalan kaki ke komplek parlemen di Senayan. Dengan spirit perjuangan melawan penista agama Islam oleh Ahok, dan yang dikumandangkan dalam pidato-pidato di Monas tadi, yakni melawan pelindung Ahok, yakni Jokowi.

Kesalahan Jokowi

Dalam konteks demo rakyat raksasa tanggal 4 November 2016, Jokowi mempunyai dua kesalahan besar dalam sejarah bangsa ini. Mengapa?

(1) Jokowi melakukan simbolisasi dirinya sebagai tokoh rakyat jelata selama kampanye persiapannya menjadi walikota, gubernur dan presiden. Selain menunjukkan kedekatannya dengan pedagang kaki lima di Solo, bahkan Jokowi dinobatkan majalah Time sebagai tokoh penuh harapan.

Model pencitraan ini telah memberi harapan pada rakyat bahwa Jokowi dekat dengan rakyat. Senang mendengar aspirasi dan keluhan rakyat. Jokowi adalah rakyat. Jokowi adalah kita.

Faktanya, pada tanggal 4 November 2016, Jokowi menghindar dari rakyat. Jokowi telah memandang persoalan ummat Islam, ummat mayoritas, warga rakyatnya sendiri, secara sepele. Ketidakpuasan rakyat atas penanganan kasus Al Maidah yang lambat, yang dinyatakan dalam demo sejuta massa, adalah sebuah aspirasi. Hal itu seharusnya direspon dengan melakukan dialog langsung dengan rakyat.

Jokowi seharusnya menjelaskan langsung. Menerima pimpinan massa. Pertimbangannya dua hal, yakni sifat persoalan yang fundamental. Sensitif terhadap terpecah belah nya bangsa ini. Soal penggusuran pedagang kaki lima saja Jokowinya dialog, kenapa persoalan yang jauh lebih besar, Jokowi menghindar. Lalu, lainnya, skala massa merupakan aksi massa terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

Bagi orang yang lahir dari gerakan massa, seorang pemimpin rakyat, faham betul bahwa pengorganisasian massa adalah pekerjaan besar. Besarnya jumlah massa ini menunjukkan besarnya sifat gerakan ini.

(2) Demonstrasi besar 4 November 2016 adalah hak konstitusional rakyat. Tuduhan Jokowi bahwa ada aktor politik yang memanfaatkan situasi, sehingga ada kerusuhan di seputar Monas dan di Jakarta Utara, adalah tuduhan konspiratif. Dalam dunia politik Jokowi telah berusaha membangun persepsi yang keliru tentang gerakan bela Islam yang di komandoi Habib Rizieq, Bachtiar Nasir dkk ini. Kerusuhan kecil pada saat aksi ini bukanlah persoalan besar yang dikaitkan dengan niat politik diluar konteks demo tersebut. Persoalan kerusuhan kecil itu sebenarnya masih dalam dampak dan konsekwensi logis dari ketidak puasan massa atas respon dan dialog politik dengan elit.

Selain Jokowi hanya mendelegasikan kepada pembantunya dialog dengan pimpinan massa (semula wiranto, lalu akhirnya Jusuf Kalla), massa juga kecewa karena persepsi massa tuntutan mereka sebenarnya gampang dipenuhi Jokowi, karena sial penghinaan agama ini merupakan kewajiban konstitusional Jokowi, menjaga stabilitas nasional, yang serta merta bisa dipenuhi. Bukan besok dan besok.

Jadi, pencarian "kambing hitam" bukanlah cara beradab dalam demokrasi.

Massa rakyat ini bergerak tidak ada hubungannya dengan Prabowo, SBY atau siapapun. Tentunya, kalau banyak jenderal purnawirawan TNI di lapangan aksi, banyak tafsir yang bisa diberikan, tanpa perlu menuduh mereka sebagai aktor politik. Sekali lagi massa aksi ini, sampai saat ini, berangkat dari ketulusan hati memperjuangkan agamanya.

Situasi saat ini tampaknya semakin buruk. Massa rakyat bertahan di gedung DPR dengan suasana revolusioner. Sebuah revolusi sudah terjadi. Revolusi itu sendiri mungkin saja akan segera terjadi. Kepercayaan rakyat pada Jokowi juga sepertinya telah runtuh. Kesalahan Jokowi sekali lagi adalah merasa bahwa potensi konflik sosial ini terbatas persoalan Pilgub DKI saja. Padahal gangguan ketenangan dan kedamaian sosial telah terjadi dalam bentuk dan alasan lain. Penistaan agama oleh Ahok dan Jokowi kurang peduli. (ts)

Presiden Jokowi, Kekecewaan Massa dan Revolusi Sosial

Blog Tausiah - Rakyat Indonesia bergerak. Saat dinihari, 5 November 2016. Rakyat terus membanjir ke komplek gedung parlemen di Senayan, Jakarta. Satu juta massa aksi tanggal 4 November 2016, di depan istana, bubar dengan meninggalkan insiden kerusuhan. Jokowi melakukan konprensi pers, aksi massa menurutnya aman dalam jadwal normal, yakni sampai jam 6 sore. Sedang aksi setelahnya, Jokowi menuduh ada aktor yang mendorong terjadinya kerusuhan. Termasuk adanya insiden kebakaran di Jakarta utara.

Rakyat ini tidak peduli dengan teori konspirasi. Atau dituduh ada aktor penunggang. Mereka datang dari seluruh penjuru Jakarta, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Maluku, Lombok, dan bagian lainnya dari daratan Indonesia tercinta. Ikhlas.

Mereka pindah dari Istana dengan ikhlas, berjalan kaki ke komplek parlemen di Senayan. Dengan spirit perjuangan melawan penista agama Islam oleh Ahok, dan yang dikumandangkan dalam pidato-pidato di Monas tadi, yakni melawan pelindung Ahok, yakni Jokowi.

Kesalahan Jokowi

Dalam konteks demo rakyat raksasa tanggal 4 November 2016, Jokowi mempunyai dua kesalahan besar dalam sejarah bangsa ini. Mengapa?

(1) Jokowi melakukan simbolisasi dirinya sebagai tokoh rakyat jelata selama kampanye persiapannya menjadi walikota, gubernur dan presiden. Selain menunjukkan kedekatannya dengan pedagang kaki lima di Solo, bahkan Jokowi dinobatkan majalah Time sebagai tokoh penuh harapan.

Model pencitraan ini telah memberi harapan pada rakyat bahwa Jokowi dekat dengan rakyat. Senang mendengar aspirasi dan keluhan rakyat. Jokowi adalah rakyat. Jokowi adalah kita.

Faktanya, pada tanggal 4 November 2016, Jokowi menghindar dari rakyat. Jokowi telah memandang persoalan ummat Islam, ummat mayoritas, warga rakyatnya sendiri, secara sepele. Ketidakpuasan rakyat atas penanganan kasus Al Maidah yang lambat, yang dinyatakan dalam demo sejuta massa, adalah sebuah aspirasi. Hal itu seharusnya direspon dengan melakukan dialog langsung dengan rakyat.

Jokowi seharusnya menjelaskan langsung. Menerima pimpinan massa. Pertimbangannya dua hal, yakni sifat persoalan yang fundamental. Sensitif terhadap terpecah belah nya bangsa ini. Soal penggusuran pedagang kaki lima saja Jokowinya dialog, kenapa persoalan yang jauh lebih besar, Jokowi menghindar. Lalu, lainnya, skala massa merupakan aksi massa terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

Bagi orang yang lahir dari gerakan massa, seorang pemimpin rakyat, faham betul bahwa pengorganisasian massa adalah pekerjaan besar. Besarnya jumlah massa ini menunjukkan besarnya sifat gerakan ini.

(2) Demonstrasi besar 4 November 2016 adalah hak konstitusional rakyat. Tuduhan Jokowi bahwa ada aktor politik yang memanfaatkan situasi, sehingga ada kerusuhan di seputar Monas dan di Jakarta Utara, adalah tuduhan konspiratif. Dalam dunia politik Jokowi telah berusaha membangun persepsi yang keliru tentang gerakan bela Islam yang di komandoi Habib Rizieq, Bachtiar Nasir dkk ini. Kerusuhan kecil pada saat aksi ini bukanlah persoalan besar yang dikaitkan dengan niat politik diluar konteks demo tersebut. Persoalan kerusuhan kecil itu sebenarnya masih dalam dampak dan konsekwensi logis dari ketidak puasan massa atas respon dan dialog politik dengan elit.

Selain Jokowi hanya mendelegasikan kepada pembantunya dialog dengan pimpinan massa (semula wiranto, lalu akhirnya Jusuf Kalla), massa juga kecewa karena persepsi massa tuntutan mereka sebenarnya gampang dipenuhi Jokowi, karena sial penghinaan agama ini merupakan kewajiban konstitusional Jokowi, menjaga stabilitas nasional, yang serta merta bisa dipenuhi. Bukan besok dan besok.

Jadi, pencarian "kambing hitam" bukanlah cara beradab dalam demokrasi.

Massa rakyat ini bergerak tidak ada hubungannya dengan Prabowo, SBY atau siapapun. Tentunya, kalau banyak jenderal purnawirawan TNI di lapangan aksi, banyak tafsir yang bisa diberikan, tanpa perlu menuduh mereka sebagai aktor politik. Sekali lagi massa aksi ini, sampai saat ini, berangkat dari ketulusan hati memperjuangkan agamanya.

Situasi saat ini tampaknya semakin buruk. Massa rakyat bertahan di gedung DPR dengan suasana revolusioner. Sebuah revolusi sudah terjadi. Revolusi itu sendiri mungkin saja akan segera terjadi. Kepercayaan rakyat pada Jokowi juga sepertinya telah runtuh. Kesalahan Jokowi sekali lagi adalah merasa bahwa potensi konflik sosial ini terbatas persoalan Pilgub DKI saja. Padahal gangguan ketenangan dan kedamaian sosial telah terjadi dalam bentuk dan alasan lain. Penistaan agama oleh Ahok dan Jokowi kurang peduli. (ts)

Di Tuding Jokowi Demo DI Tunggangi Aktor Politik, Umat Islam: Kami Kesini Pakai Uang Sendiri !

Media Indo - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuding kerusuhan setelah jam akhir demo dalam Aksi Bela Islam II didalangi oleh aktor politik.

Salah satu massa pendemo tak terima dengan tudingan Jokowi tersebut, menurutnya aksi ini benar-benar atas pangilan hati nurani bukan kepentingan politik.

"Apakah kita dibayar," tanya orator pada massa pendemo di depan gedung DPR? Dengan langsung dijawab oleh massa tidak.

Orator mengatakan, bahwa aksi demo kali ini atas modal sendiri tanpa dibiayai oleh pihak manapun.

"Kita kesini dengan memakai uang sendiri, bahkan ada yang meminjam uang untuk ikut ke Jakarta," ucapnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuding kerusuhan setelah jam akhir demo dalam Aksi Bela Islam II didalangi oleh aktor politik. Dia sangat menyayangkan kejadian tersebut.

"Kita menyesalkan kejadian ba'da Isya yang harusnya sudah bubar tapi menjadi rusuh. Dan ini sudah ditunggangi aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi," kata Jokowi dalam jumpa pers usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (5/11/2016) pukul 00.10 WIB.(ts)

Di Tuding Jokowi Demo DI Tunggangi Aktor Politik, Umat Islam: Kami Kesini Pakai Uang Sendiri !

Blog Tausiah - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuding kerusuhan setelah jam akhir demo dalam Aksi Bela Islam II didalangi oleh aktor politik.

Salah satu massa pendemo tak terima dengan tudingan Jokowi tersebut, menurutnya aksi ini benar-benar atas pangilan hati nurani bukan kepentingan politik.

"Apakah kita dibayar," tanya orator pada massa pendemo di depan gedung DPR? Dengan langsung dijawab oleh massa tidak.

Orator mengatakan, bahwa aksi demo kali ini atas modal sendiri tanpa dibiayai oleh pihak manapun.

"Kita kesini dengan memakai uang sendiri, bahkan ada yang meminjam uang untuk ikut ke Jakarta," ucapnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuding kerusuhan setelah jam akhir demo dalam Aksi Bela Islam II didalangi oleh aktor politik. Dia sangat menyayangkan kejadian tersebut.

"Kita menyesalkan kejadian ba'da Isya yang harusnya sudah bubar tapi menjadi rusuh. Dan ini sudah ditunggangi aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi," kata Jokowi dalam jumpa pers usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (5/11/2016) pukul 00.10 WIB.(ts)

Anggota DPR Siap Perjuangkan Tuntutan Umat Islam

Media Indo - Akhirnya seluruh tuntutan para pendemo "Bela Islam" dipenuhi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keputusan ini setelah adanya kesepatakan antara DPR dan massa Pedemo yang meminta gubernur DKI Jakarta nonaktif segera di proses dalam dugaan penistaan agama.

Anggota DPR yang menerima massa demo diantara Anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Anggota Komisi III Aboebakar Al Habsyi, Anggota Komisi III Muchlisin, Wakil Komisi I Hanafi Rais.

Sementara perwakilan MPR langsung diterima oleh pimpinan MPR Zulkifli Hasan.

Anggota DPR RI Aboebakar Al Habsyi berjanji akan memenuhi sepenuhnya tuntutan massa demonstrasi terkait kasus penistaan agama.

"Akan kami follow up, apa yang disampaikan Rizieq,dan ulama lainnya, intinya kita akan penuhi semua tuntutan yang disampaikan," kata Aboebakar didepan seluruh massa demokrasi di depan Gedung DPR, Sabtu (5/11/2016).

Untuk memenuhi tuntutan tersebut, Komisi III akan segera memanggil Kapolri untuk diminta keterangannya terkait kasus penistaan agama yang sedang ditanggani oleh Mabes Polri.

"Saya (Komisi III) akan panggil cepat Kapolri dan jajarannya untuk selesaikan tuntutan penistaan agama secepatnya," janjinya.

Sementara Anggota Komisi III lainya Sufmi Dasco Ahmad juga berjanji akan terus mengawal kasus penistaan agama ini yang dilakukan oleh Ahok.

"Kami terima amanah berat, masyarakat seluruh Indonesia melalui ulama dan habib untuk minta kawal dan awasi pernyataan pemerintah. Dihadapan ulama akan lakukan pengawalan dan panggil Kapolri sebagai tugas pengawasan," pungkasnya. (ts)