Ribuan Warga AS Demo Menolak Trump

Ribuan Warga AS Demo Menolak Trump

Media News - RIBUAN pengunjuk rasa yang anti Donald Trump turun ke jalan-jalan di berbagai kota di seantero Amerika Serikat pada Sabtu (12/11) waktu setempat untuk memprotes presiden yang baru terpilih itu. Aksi unjuk rasa terbesar berlangsung di New York, Los Angeles, dan Chicago.

Para demonstran mengatakan mereka ingin memanfaatkan momentum setelah protes-protes selama beberapa malam yang dipicu oleh kemenangan yang mengejutkan taipan real estat itu dalam pemilihan presiden pada Selasa lalu.

Di New York, beberapa ribu orang berunjuk rasa dengan damai di Fifth Avenue dengan toko-toko yang telah dihiasi dekorasi Natal, sebelum melintasi Trump Tower, gedung milik presiden terpilih itu.

Mary Florin-McBride, 62, salah seorang pengunjuk rasa menyatakan rasa ketakutannya bahwa negaranya telah memilih presiden dengan kampanye-kampanyenya yang ia nilai rasis serta kebencian terhadap wanita. Mantan bankir dari New York itu membawa poster berisi tulisan "No Fascism in America."

Unjuk rasa juga terjadi di Los Angeles dan Chicago. Ribuan orang berkumpul di bawah pohon-pohon di MacArthur Park membawa poster-poster berisi antara lain "Dump Trump" dan "Minorities Matter," sebelum mereka bergerak ke pusat kota.

Sejumlah demonstran mengibarkan bendera-bendera Amerika dan Meksiko. Evelyne Werzola, 46, seorang imigran dari Afrika Selatan, mengatakan ia telah menyaksikan apa yang sebuah negara polisi dapat lakukan. 

"Saya melihat orang-orang tertekan. Ini seperti detak jantung dari mimpi Amerika bagi saya," ujar Werzola. "Jadi saya takut dengan apa Amerika dirikan untuk bertahan hidup."

Ketakutan-ketakutan akan terjadi kekerasan meningkat di sekitar aksi-aksi unjuk rasa. Seorang pemerotes di Portland luka-luka ditembak ketika unjuk rasa di Morrison Bridge. Seorang anak muda yang bersenjata melarikan diri setelah

melakukan aksinya.

Hanura Tuding Pimpinan DPR Dalangi Demo Ahok

Media Indo - Ketua DPP Partai Hanura, Dadang Rusdiana, menuding salah seorang pimpinan DPR RI menjadi "dalang" demo besar-besaran yang berujung kerusuhan di Jakarta, Jumat 4 November malam lalu.

Indikasi itu, kata Dadang, terlihat dari pernyataan salah seorang pimpinan DPR RI di media sosial. "Di medsos berkembang pula penghinaan dan tuntutan untuk melengserkan presiden, atau ucapan salah seorang pimpinan DPR yang mendorong impeachment terhadap presiden. Ini membuktikan bahwa ada aktor politik yang ikut bermain juga," kata Dadang.

Menurut anggota Komisi X DPR RI ini, aksi yang sempat dinodai dengan tindakan anarki seusai shalat Isya itu sudah di luar konteks unjuk rasa ummat Islam yang berlangsung tertib dan damai sejak pagi sampai magrib.

"Tetapi kerusuhan sampai pada perlakuan keras terhadap aparat itu sudah mulai tidak murni lagi. Wajar kalau presiden menuding ada aktor-aktor politik yang ikut terlibat," kata Sekretaris Fraksi Hanura itu.

Dia mengapresiasi demo 4 November kemarin karena isunya tidak bergeser, yakni menuntut agar Kepolisian memproses laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan calon gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Jadi kita dapat pilah bahwa ummat Islam yg menuntut penegakan hukum atas dugaan penistaan agama yang dipimpin para ulama itu lurus dan sejuk. Kita salut kepada ummat Islam yang berunjuk rasa, tapi kita pun sayangkan aktor politik dan fihak-fihak lain yang mencoreng aksi demo menjadi rusuh," kata dia. (rn)

Hanura Tuding Pimpinan DPR Dalangi Demo Ahok

Blog Tausiah - Ketua DPP Partai Hanura, Dadang Rusdiana, menuding salah seorang pimpinan DPR RI menjadi "dalang" demo besar-besaran yang berujung kerusuhan di Jakarta, Jumat 4 November malam lalu.

Indikasi itu, kata Dadang, terlihat dari pernyataan salah seorang pimpinan DPR RI di media sosial. "Di medsos berkembang pula penghinaan dan tuntutan untuk melengserkan presiden, atau ucapan salah seorang pimpinan DPR yang mendorong impeachment terhadap presiden. Ini membuktikan bahwa ada aktor politik yang ikut bermain juga," kata Dadang.

Menurut anggota Komisi X DPR RI ini, aksi yang sempat dinodai dengan tindakan anarki seusai shalat Isya itu sudah di luar konteks unjuk rasa ummat Islam yang berlangsung tertib dan damai sejak pagi sampai magrib.

"Tetapi kerusuhan sampai pada perlakuan keras terhadap aparat itu sudah mulai tidak murni lagi. Wajar kalau presiden menuding ada aktor-aktor politik yang ikut terlibat," kata Sekretaris Fraksi Hanura itu.

Dia mengapresiasi demo 4 November kemarin karena isunya tidak bergeser, yakni menuntut agar Kepolisian memproses laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan calon gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Jadi kita dapat pilah bahwa ummat Islam yg menuntut penegakan hukum atas dugaan penistaan agama yang dipimpin para ulama itu lurus dan sejuk. Kita salut kepada ummat Islam yang berunjuk rasa, tapi kita pun sayangkan aktor politik dan fihak-fihak lain yang mencoreng aksi demo menjadi rusuh," kata dia. (rn)

Timses Ahok Minta Publik Legowo Saja Jika Ahok Tidak Terbukti Bersalah

Media Indo - Bareskrim Mabes Polri akan melanjutkan proses hukum kasus dugaan pencemaran agama oleh Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki T Purnama ( Ahok). Rencananya Ahok akan kembali diperiksa Bareskrim pada Senin (7/11) besok.

Anggota tim Pemenangan Ahok- Djarot Bestari Barus mendukung dan mempercayakan proses hukum Ahok kepada polisi. Hanya saja, Bestari meminta kepada semua pihak untuk legowo andai Polri menyatakan Ahok tidak bersalah.

"Biasa saja, kita serahkan semuanya ke kepolisian, kita apresiasi. Cuma kalau nanti Ahok tidak bersalah, jangan sampai menjadi 'wah ini udah gak bener'," kata Bestari saat dihubungi, Minggu (6/11).

Bestari menyarankan agar dalam memproses kasus Ahok, polisi tidak boleh diintervensi atau terpengaruh segala tuntutan yang ada. Polri, katanya, harus netral dalam mengusut kasus Ahok.

"Jangan sampai ada prasangka buruk. Saya juga menyarankan agar polisi tidak boleh ditekan dan merasa tertekan. Harus netral dalam mengambil sikap di kasus ini," imbuhnya.

Pengunggah pertama video dugaan penistaan agama Ahok, Buni Yani mengakui ada kesalahan saat mentranskrip kata-kata Ahok. Kesalahan yang dimaksud adalah tidak adanya kata 'pakai'. Buni Yani saat ini sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD DKI ini mengingatkan jika Bu Yani terbukti bersalah maka ia juga harus ditindak.

"Sama saja, polisi harus netral. Kalau ada kesalahan harus ditindak. Nanti di rapat akan dibahas juga soal bareskrim," tegas politisi NasDem ini. (ma)

Timses Ahok Minta Publik Legowo Saja Jika Ahok Tidak Terbukti Bersalah

Blog Tausiah - Bareskrim Mabes Polri akan melanjutkan proses hukum kasus dugaan pencemaran agama oleh Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki T Purnama ( Ahok). Rencananya Ahok akan kembali diperiksa Bareskrim pada Senin (7/11) besok.

Anggota tim Pemenangan Ahok- Djarot Bestari Barus mendukung dan mempercayakan proses hukum Ahok kepada polisi. Hanya saja, Bestari meminta kepada semua pihak untuk legowo andai Polri menyatakan Ahok tidak bersalah.

"Biasa saja, kita serahkan semuanya ke kepolisian, kita apresiasi. Cuma kalau nanti Ahok tidak bersalah, jangan sampai menjadi 'wah ini udah gak bener'," kata Bestari saat dihubungi, Minggu (6/11).

Bestari menyarankan agar dalam memproses kasus Ahok, polisi tidak boleh diintervensi atau terpengaruh segala tuntutan yang ada. Polri, katanya, harus netral dalam mengusut kasus Ahok.

"Jangan sampai ada prasangka buruk. Saya juga menyarankan agar polisi tidak boleh ditekan dan merasa tertekan. Harus netral dalam mengambil sikap di kasus ini," imbuhnya.

Pengunggah pertama video dugaan penistaan agama Ahok, Buni Yani mengakui ada kesalahan saat mentranskrip kata-kata Ahok. Kesalahan yang dimaksud adalah tidak adanya kata 'pakai'. Buni Yani saat ini sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD DKI ini mengingatkan jika Bu Yani terbukti bersalah maka ia juga harus ditindak.

"Sama saja, polisi harus netral. Kalau ada kesalahan harus ditindak. Nanti di rapat akan dibahas juga soal bareskrim," tegas politisi NasDem ini. (ma)

Djarot Batalkan Kampanye, Apa Karna Di Tolak Mulu ?

Media Indo - Hari ini, Minggu (6/11/2016) Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat membatalkan agenda kampanye di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Namun, dengan alasan situasi tidak kondusif, maka agenda tersebut dibatalkan.

"Karena kondisi yang tidak kondusif di lapangan semua acara dibatalkan hari ini," bunyi pesan singkat dari salah seorang anggota tim kampanye kepada wartawan di Jakarta, sekitar pukul 09.00 WIB

Tidak ada penjelasan, kondisi tidak kondusif seperti apa yang dimaksud.

Sebelumnya, kampanye pasangan Djarot, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditolak kehdirannya oleh warga Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Rencananya, Ahok hendak meresmikan Posko Pemenangan Ahok dan Pagelaran Wayang Kulit di perbatasan Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu (5/11/2016). (ts)

Djarot Batalkan Kampanye, Apa Karna Di Tolak Mulu ?

Blog Tausiah - Hari ini, Minggu (6/11/2016) Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat membatalkan agenda kampanye di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Namun, dengan alasan situasi tidak kondusif, maka agenda tersebut dibatalkan.

"Karena kondisi yang tidak kondusif di lapangan semua acara dibatalkan hari ini," bunyi pesan singkat dari salah seorang anggota tim kampanye kepada wartawan di Jakarta, sekitar pukul 09.00 WIB

Tidak ada penjelasan, kondisi tidak kondusif seperti apa yang dimaksud.

Sebelumnya, kampanye pasangan Djarot, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditolak kehdirannya oleh warga Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Rencananya, Ahok hendak meresmikan Posko Pemenangan Ahok dan Pagelaran Wayang Kulit di perbatasan Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu (5/11/2016). (ts)

Djarot Tuding Aksi 4 November Ingin Jatuhkan Jokowi-Jk

Media Indo - Petahana Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai demonstrasi 4 November tidak hanya ditujukan kepada calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja  Purnama (Ahok) namun juga berusaha menjatuhkan pemerintahan Jokowi-JK.

"Hati-hati adanya kemungkinan penumpang gelap, kemungkinan misi itu bukan hanya untuk sasaran pribadi, tapi untuk kepentingan personal dan politiknya," kata Djarot di Jakarta, Sabtu (5/11/2016).

"Dari statement-statement elite politik, ini tidak hanya mengarah pada Pak Ahok, tetapi juga untuk pemerintahan yang sah sekarang, Jokowi-JK," tuduh Djarot.

Dia kemudian mengajak semua calon pasangan Gubernur DKI Jakarta yang maju pada Pilkada 2017 agar bersaing secara adil dan jujur dengan tidak menjatuhkan pasangan lain dengan cara-cara provokatif. (ts)

Djarot Tuding Aksi 4 November Ingin Jatuhkan Jokowi-Jk

Blog Tausiah - Petahana Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai demonstrasi 4 November tidak hanya ditujukan kepada calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja  Purnama (Ahok) namun juga berusaha menjatuhkan pemerintahan Jokowi-JK.

"Hati-hati adanya kemungkinan penumpang gelap, kemungkinan misi itu bukan hanya untuk sasaran pribadi, tapi untuk kepentingan personal dan politiknya," kata Djarot di Jakarta, Sabtu (5/11/2016).

"Dari statement-statement elite politik, ini tidak hanya mengarah pada Pak Ahok, tetapi juga untuk pemerintahan yang sah sekarang, Jokowi-JK," tuduh Djarot.

Dia kemudian mengajak semua calon pasangan Gubernur DKI Jakarta yang maju pada Pilkada 2017 agar bersaing secara adil dan jujur dengan tidak menjatuhkan pasangan lain dengan cara-cara provokatif. (ts)

PPP Laporkan Pelanggaran Kampanye Ahok-Djarot

Media Indo - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melaporkan pelanggaran kampanye oleh pasangan calon petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) dan pendukungnya kepada Bawaslu DKI.

Terkait iklan kampanye Pilkada DKI yang menayangkan pengurus PPP tentang MoU Djan Faridz dengan Ahok-Djarot pada 3 dan 4 November 2016 di stasiun TV One. Iklan disertai ajakan agar umat Islam memilih calon petahana di Pilkada DKI 2017.

"PPP sampai detik ini tidak pernah mengeluarkan iklan kampanye terkait Pilkada DKI 2017," kata Ketua DPW PPP DKI Jakarta H. Abdul Aziz kepada redaksi, Sabtu (5/11).

Dia menjelaskan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12/2016 pasal 29 ayat 23 menyebut pasangan calon, tim sukses atau siapapun dilarang memasang iklan di media massa. Karena iklan di media akan difasilitasi oleh KPU dan hanya dilakukan pada 14 hari terakhir masa kampanye.

Untuk itu, PPP meminta Bawaslu DKI segera mengambil tindakan sesuai undang-undang dan PKPU. Serta meminta agar pelanggaran seperti itu tidak terulang di kemudian hari. 

DPW PPP DKI juga telah menyampaikan laporan pelanggaran isi siaran Kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan meminta memberi teguran dan sanksi kepada stasiun TV One serta menghentikan penayangan iklan kampanye tersebut.

"Kepada semua tim kampanye pasangan calon agar tidak melakukan kampanye dengan cara-cara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Abdul Aziz. (rml)

PPP Laporkan Pelanggaran Kampanye Ahok-Djarot

Blog Tausiah - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melaporkan pelanggaran kampanye oleh pasangan calon petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) dan pendukungnya kepada Bawaslu DKI.

Terkait iklan kampanye Pilkada DKI yang menayangkan pengurus PPP tentang MoU Djan Faridz dengan Ahok-Djarot pada 3 dan 4 November 2016 di stasiun TV One. Iklan disertai ajakan agar umat Islam memilih calon petahana di Pilkada DKI 2017.

"PPP sampai detik ini tidak pernah mengeluarkan iklan kampanye terkait Pilkada DKI 2017," kata Ketua DPW PPP DKI Jakarta H. Abdul Aziz kepada redaksi, Sabtu (5/11).

Dia menjelaskan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12/2016 pasal 29 ayat 23 menyebut pasangan calon, tim sukses atau siapapun dilarang memasang iklan di media massa. Karena iklan di media akan difasilitasi oleh KPU dan hanya dilakukan pada 14 hari terakhir masa kampanye.

Untuk itu, PPP meminta Bawaslu DKI segera mengambil tindakan sesuai undang-undang dan PKPU. Serta meminta agar pelanggaran seperti itu tidak terulang di kemudian hari. 

DPW PPP DKI juga telah menyampaikan laporan pelanggaran isi siaran Kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan meminta memberi teguran dan sanksi kepada stasiun TV One serta menghentikan penayangan iklan kampanye tersebut.

"Kepada semua tim kampanye pasangan calon agar tidak melakukan kampanye dengan cara-cara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Abdul Aziz. (rml)

Kampanye Lagi, Ahok Di Tolak Lagi, Kali ini Giliran Warga Kosambi Tolak Ahok Walau Ada Water Canon

Media Indo - Aksi penolakan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terus menjalar ke sejumlah wilayah dui DKI Jakarta.

Kali ini, giliran warga Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat yang menolak kedatangan Ahok yang hendak meresmikan Posko Pemenangan Ahok dan Pagelaran Wayang Kulit di perbatasan Kalideres Jakarta Barat, Sabtu (5/11/2016).

Sekelompok massa dari gabungan ormas Islam dan masyarat sekitar berbatasan dengan komplek Green Like City. Mereka berhasil menguasai lokasi peresmian sesaat sebelum Ahok tiba.

Mereka membentangkan tulisan penolakan terhadap Ahok, seperti 'Menolak Kedatangan Ahok', Tolak Penista Agama', dan 'Ahok Sumber Konflik Warga Jakarta.

Kali ini, Ahok mendapat pengamanan lebih ketat dari biasanya. Pasukan pengamanan yang berasal dari tim gabungan terlihat bersiaga di sekitar lokasi peresmian, lengkap dengan sebuah mobil water canon. (ts)

Kampanye Lagi, Ahok Di Tolak Lagi, Kali ini Giliran Warga Kosambi Tolak Ahok Walau Ada Water Canon

Blog Tausiah - Aksi penolakan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terus menjalar ke sejumlah wilayah dui DKI Jakarta.

Kali ini, giliran warga Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat yang menolak kedatangan Ahok yang hendak meresmikan Posko Pemenangan Ahok dan Pagelaran Wayang Kulit di perbatasan Kalideres Jakarta Barat, Sabtu (5/11/2016).

Sekelompok massa dari gabungan ormas Islam dan masyarat sekitar berbatasan dengan komplek Green Like City. Mereka berhasil menguasai lokasi peresmian sesaat sebelum Ahok tiba.

Mereka membentangkan tulisan penolakan terhadap Ahok, seperti 'Menolak Kedatangan Ahok', Tolak Penista Agama', dan 'Ahok Sumber Konflik Warga Jakarta.

Kali ini, Ahok mendapat pengamanan lebih ketat dari biasanya. Pasukan pengamanan yang berasal dari tim gabungan terlihat bersiaga di sekitar lokasi peresmian, lengkap dengan sebuah mobil water canon. (ts)

Gerindra: Jokowi Pakai Gaya Kepemimpinan Tukang Mebel

Media Indo - Selama Gubernur Jakarta (non aktif), Basuki Purnama alias Ahok, belum dijadikan tersangka penistaan agama maka selama itu pula aksi massa akan terus berlangsung dan membahayakan keamanan.

"Selama Ahok belum tersangka maka berbahaya bagi keamanan dan ketertiban nasional serta kelanjutan pemerintahan Joko Widodo," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono, kepada wartawan (Sabtu, 5/11).

Arief mengatakan, karena hal kecil seperti kasus Ahok itu Presiden Jokowi dapat dipaksa mundur oleh masyarakat luas.

"Karena itu saya ingatkan pada saudara Joko Widodo untuk serius dan jangan menganggap persoalan Ahok ini persoalan biasa," ucapnya.

Dia juga menyesalkan, Jokowi kemarin hanya menyuruh Wapres Jusuf Kalla, menteri serta Kapolri dan Panglima TNI untuk menerima perwakilan massa Aksi Bela Islam II.

"Bukan beliau sendiri (yang menerima), itu sama saja seperti gaya kepemimpinan tukang mebel yang enggan untuk menyelesaikan mebelnya yang tinggal siap diplistur," sindirnya.

Padahal, selama ini masyarakat mempersepsikan ada ketidakpedulian presiden untuk ikut mengawasi dan mendesak Polri melakukan penegakan hukum terhadap Ahok. 

"Kepastian hukum sangat penting diberikan oleh presiden karena yang diduga melakukan penistaan agama atau pembuatan kriminal itu adalah kepala daerah, bukan orang biasa," tegasnya. (rm)

Gerindra: Jokowi Pakai Gaya Kepemimpinan Tukang Mebel

Blog Tausiah - Selama Gubernur Jakarta (non aktif), Basuki Purnama alias Ahok, belum dijadikan tersangka penistaan agama maka selama itu pula aksi massa akan terus berlangsung dan membahayakan keamanan.

"Selama Ahok belum tersangka maka berbahaya bagi keamanan dan ketertiban nasional serta kelanjutan pemerintahan Joko Widodo," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono, kepada wartawan (Sabtu, 5/11).

Arief mengatakan, karena hal kecil seperti kasus Ahok itu Presiden Jokowi dapat dipaksa mundur oleh masyarakat luas.

"Karena itu saya ingatkan pada saudara Joko Widodo untuk serius dan jangan menganggap persoalan Ahok ini persoalan biasa," ucapnya.

Dia juga menyesalkan, Jokowi kemarin hanya menyuruh Wapres Jusuf Kalla, menteri serta Kapolri dan Panglima TNI untuk menerima perwakilan massa Aksi Bela Islam II.

"Bukan beliau sendiri (yang menerima), itu sama saja seperti gaya kepemimpinan tukang mebel yang enggan untuk menyelesaikan mebelnya yang tinggal siap diplistur," sindirnya.

Padahal, selama ini masyarakat mempersepsikan ada ketidakpedulian presiden untuk ikut mengawasi dan mendesak Polri melakukan penegakan hukum terhadap Ahok. 

"Kepastian hukum sangat penting diberikan oleh presiden karena yang diduga melakukan penistaan agama atau pembuatan kriminal itu adalah kepala daerah, bukan orang biasa," tegasnya. (rm)

Hari Ini Ahok Hadiri Acara Jasmev

Media Indo - Calon gubernur petahana Basuki T Purnama (Ahok) menghadiri undangan workshop Jasmev. Ia datang untuk membuka acara.

"Ini saya datang, diundang sama Jasmev," kata Ahok ketika tiba di lokasi acara, Jalan Ki Mangunsarkoro No. 69, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/11/2016).

Ahok tiba sekitar pukul 14.30 WIB. Ia datang menumpangi mobil Kijang Innova. Ahok mengenakan baju kotak-kotak dipadu dengan celana jeans.

Kemudian Ahok membuka acara dengan memberikan sambutan. Ahok membicarakan tentang visi-misinya dalam menjadi pejabat.

"Saya sampaikan, tujuan saya jadi pejabat, saya konsisten, visi saya adalah membangun manusia yang unggul. Unggul gimana? Visi saya bisa diukur," ujar Ahok.

Ia menambahkan, dalam mengukur kerja seorang pejabat, dapat dilakukan dengan pengukuran indeks kehidupan masyarakatnya. Ahok menyebut, berdasarkan survei tahun 2015, DKI Jakarta menjadi provinsi tertinggi indeks pembangunannya di Indonesia.

"Survei indeks pembangunan DKI Jakarta tahun 2015, telah mencapai tertinggi di Indonesia. Tingginya mencapai 78,99. Kalau di dunia, mencapai 80 sudah dianggap tinggi. Kita cuma kurang 0,01," ujarnya.

Beberapa poin yang diukur dalam indeks kehidupan masyarakat beberapa di antaranya ialah pendidikan dan kesehatan. Ahok mengatakan, Jakarta sudah melampaui kota pendidikan, DI Yogyakarta.

Menurutnya, lama sekolah anak di Jakarta sudah mencapai 10 tahun. Sementara Yogyakarta yang sempat menjadi kota dengan lama sekolah paling tinggi, terhitung selama 9 tahun. Ke depan, Ahok juga ingin pemerintah dapat membantu agar anak dapat sekolah lebih tinggi.

"Anak yang bisa sekolah tinggi, kami biayai Rp 18 juta per anak per tahun. Tapi ternyata jika masuk di UI, tidak cukup. Karena di sana biaya hidupnya bisa mencapai Rp 25 juta. Ini yang ingin kita perhatikan," ucapnya.

"Orang yang mau jadi santri atau ustaz juga kita biayai. Ini model untuk lama orang menempuh pendidikan. Karena menurut saya, pendidikan sangat penting. Bapak saya bilang, kalau tidak sekolah tidak bisa ubah nasib," tambahnya.

Peningkatan indeks kehidupan masyarakat lain yang perlu diperhatikan ialah kesehatan. Ahok menargetkan, harapan usia hidup masyarakat Jakarta dapat mencapai 78 tahun. Menurutnya, hal itu tidak mustahil dilakukan apabila pola hidup sehat diterapkan dalam keseharian.

"Orang Jakarta bisa hidup sampai 78 tahun. Tapi kalau datang ke dokter, gak minum alkohol, untuk bisa hidup lebih lama. Kita yakin terus naik. Ini indeks yang ingin kita capai," ucapnya.

Selain kedua poin tersebut, menurut Ahok hal yang harus diperhatikan ialah tempat tinggal, subsidi dan harga sembako. Perhatian pada hal tersebut harus diperhatikan oleh pejabat. Karena menurutnya pejabat yang baik adalah yang paling banyak melayano masyarakat.

"Cara wujudkannya, ada 1 misinya saja, semua pejabat harus jadi pelayan. Siapa yang ingin dihormati dan dihargai sebagai pejabat maka harus melayani, bekerja lebih banyak. Mana calon terbagus, lihat dong kerjanya. Jadi kita tidak usah banyak berdebat," tutur mantan Bupati Belitung Timur ini. (dtk)

Hari Ini Ahok Hadiri Acara Jasmev

Blog Tausiah - Calon gubernur petahana Basuki T Purnama (Ahok) menghadiri undangan workshop Jasmev. Ia datang untuk membuka acara.

"Ini saya datang, diundang sama Jasmev," kata Ahok ketika tiba di lokasi acara, Jalan Ki Mangunsarkoro No. 69, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/11/2016).

Ahok tiba sekitar pukul 14.30 WIB. Ia datang menumpangi mobil Kijang Innova. Ahok mengenakan baju kotak-kotak dipadu dengan celana jeans.

Kemudian Ahok membuka acara dengan memberikan sambutan. Ahok membicarakan tentang visi-misinya dalam menjadi pejabat.

"Saya sampaikan, tujuan saya jadi pejabat, saya konsisten, visi saya adalah membangun manusia yang unggul. Unggul gimana? Visi saya bisa diukur," ujar Ahok.

Ia menambahkan, dalam mengukur kerja seorang pejabat, dapat dilakukan dengan pengukuran indeks kehidupan masyarakatnya. Ahok menyebut, berdasarkan survei tahun 2015, DKI Jakarta menjadi provinsi tertinggi indeks pembangunannya di Indonesia.

"Survei indeks pembangunan DKI Jakarta tahun 2015, telah mencapai tertinggi di Indonesia. Tingginya mencapai 78,99. Kalau di dunia, mencapai 80 sudah dianggap tinggi. Kita cuma kurang 0,01," ujarnya.

Beberapa poin yang diukur dalam indeks kehidupan masyarakat beberapa di antaranya ialah pendidikan dan kesehatan. Ahok mengatakan, Jakarta sudah melampaui kota pendidikan, DI Yogyakarta.

Menurutnya, lama sekolah anak di Jakarta sudah mencapai 10 tahun. Sementara Yogyakarta yang sempat menjadi kota dengan lama sekolah paling tinggi, terhitung selama 9 tahun. Ke depan, Ahok juga ingin pemerintah dapat membantu agar anak dapat sekolah lebih tinggi.

"Anak yang bisa sekolah tinggi, kami biayai Rp 18 juta per anak per tahun. Tapi ternyata jika masuk di UI, tidak cukup. Karena di sana biaya hidupnya bisa mencapai Rp 25 juta. Ini yang ingin kita perhatikan," ucapnya.

"Orang yang mau jadi santri atau ustaz juga kita biayai. Ini model untuk lama orang menempuh pendidikan. Karena menurut saya, pendidikan sangat penting. Bapak saya bilang, kalau tidak sekolah tidak bisa ubah nasib," tambahnya.

Peningkatan indeks kehidupan masyarakat lain yang perlu diperhatikan ialah kesehatan. Ahok menargetkan, harapan usia hidup masyarakat Jakarta dapat mencapai 78 tahun. Menurutnya, hal itu tidak mustahil dilakukan apabila pola hidup sehat diterapkan dalam keseharian.

"Orang Jakarta bisa hidup sampai 78 tahun. Tapi kalau datang ke dokter, gak minum alkohol, untuk bisa hidup lebih lama. Kita yakin terus naik. Ini indeks yang ingin kita capai," ucapnya.

Selain kedua poin tersebut, menurut Ahok hal yang harus diperhatikan ialah tempat tinggal, subsidi dan harga sembako. Perhatian pada hal tersebut harus diperhatikan oleh pejabat. Karena menurutnya pejabat yang baik adalah yang paling banyak melayano masyarakat.

"Cara wujudkannya, ada 1 misinya saja, semua pejabat harus jadi pelayan. Siapa yang ingin dihormati dan dihargai sebagai pejabat maka harus melayani, bekerja lebih banyak. Mana calon terbagus, lihat dong kerjanya. Jadi kita tidak usah banyak berdebat," tutur mantan Bupati Belitung Timur ini. (dtk)

Fadli Zon: Jokowi Harus Klarifikasi Soal Aktor Politik Tunggangi Demo !

Media Indo - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra meminta Presiden Jokowi menyebutkan siapa aktor politik yang menunggangi aksi demonstrasi pada Jumat (4/11) kemarin. Ia meminta Jokowi mengungkap agar tidak menimbulkan spekulasi.

"Presiden harus klarifikasi maksud pernyataannya itu. Siapa yang disebut sebagai aktor politik itu? Supaya tidak ada yang berspekulasi," kata Fadli dalam sebuah diskusi bertemakan "Politik dan Kebangsaan Kini" di Warung Daun, Jl. Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/11/2016).

Ia juga meminta agar Presiden Jokowi menjelaskan tentang maksud apa yang ditunggangi dalam aksi dari Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI (GNPF MUI) tersebut. Fadli sendiri ikut naik ke mobil komando dalam demo 4 November kemarin.

Menurutnya, spekulasi yang timbul di kalangan masyarakat dapat menimbulkan masalah baru. Atas dasar itu, ia meminta klarifikasi dari presiden.

Fadli mengatakan, tujuan demo kemarin ialah menuntut Gubernur Jakarta nonaktif Basuki T Purnama (Ahok) diproses hukum secara cepat. Kasus yang dimaksudnya ialah dugaan penistaan agama ketika Ahok berbicara di Kepulauan Seribu pada 27 September lalu.

"Massa kan jelas, mereka menuntut penegakan hukum tentang penistaan agama. Kasus seperti penistaan agama pun pernah terjadi sebelumnya, banyak contoh kasus yang diproses secara hukum. Tapi kenapa, kok (kasus) Ahok ini tidak (segera) diproses secara hukum, kan seperti itu (tuntutan massa)," terangnya.

Fadli menambahkan, selain dirinya, ada 11 anggota DPR RI lain yang ikut mengiringi demo sebagai bentuk fungsi pengawasan terhadap massa. Demo kemarin pun dianggap bukan sebagai ancaman kebangsaan, justru ancaman kebangsaan itu terjadi jika respon keadilan yang tidak ditegakkan.

"Justru kalau orang menuntut agar dilakukan penegakan hukum itu meperkokoh pondasi kebangsaan," katanya.(dtk)

Fadli Zon: Jokowi Harus Klarifikasi Soal Aktor Politik Tunggangi Demo !

Blog Tausiah - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra meminta Presiden Jokowi menyebutkan siapa aktor politik yang menunggangi aksi demonstrasi pada Jumat (4/11) kemarin. Ia meminta Jokowi mengungkap agar tidak menimbulkan spekulasi.

"Presiden harus klarifikasi maksud pernyataannya itu. Siapa yang disebut sebagai aktor politik itu? Supaya tidak ada yang berspekulasi," kata Fadli dalam sebuah diskusi bertemakan "Politik dan Kebangsaan Kini" di Warung Daun, Jl. Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/11/2016).

Ia juga meminta agar Presiden Jokowi menjelaskan tentang maksud apa yang ditunggangi dalam aksi dari Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI (GNPF MUI) tersebut. Fadli sendiri ikut naik ke mobil komando dalam demo 4 November kemarin.

Menurutnya, spekulasi yang timbul di kalangan masyarakat dapat menimbulkan masalah baru. Atas dasar itu, ia meminta klarifikasi dari presiden.

Fadli mengatakan, tujuan demo kemarin ialah menuntut Gubernur Jakarta nonaktif Basuki T Purnama (Ahok) diproses hukum secara cepat. Kasus yang dimaksudnya ialah dugaan penistaan agama ketika Ahok berbicara di Kepulauan Seribu pada 27 September lalu.

"Massa kan jelas, mereka menuntut penegakan hukum tentang penistaan agama. Kasus seperti penistaan agama pun pernah terjadi sebelumnya, banyak contoh kasus yang diproses secara hukum. Tapi kenapa, kok (kasus) Ahok ini tidak (segera) diproses secara hukum, kan seperti itu (tuntutan massa)," terangnya.

Fadli menambahkan, selain dirinya, ada 11 anggota DPR RI lain yang ikut mengiringi demo sebagai bentuk fungsi pengawasan terhadap massa. Demo kemarin pun dianggap bukan sebagai ancaman kebangsaan, justru ancaman kebangsaan itu terjadi jika respon keadilan yang tidak ditegakkan.

"Justru kalau orang menuntut agar dilakukan penegakan hukum itu meperkokoh pondasi kebangsaan," katanya.(dtk)

PAN Sesalkan Sikap Jokowi yang Tak Temui Massa Aksi Bela Islam di Istana

Media Indo - Ketua Fraksi PAN di DPR Mulfachri Harahap menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang tidak menerima peserta aksi bela Islam II, yang menuntut kasus dugaan penistaan Al-Quran dilakukan Basuki Tjahaja Purnama.

“Sangat disayangkan tidak ada satupun kalimat yang keluar dari Presiden Joko Widodo. Itu yang kita sayangkan,” kata Mulfachri di Gedung MPR/DPR/DPD, Jumat (5/11) malam.

Menurut dia apabila Presiden Jokowi menemui peserta aksi atau paling tidak memberikan ketenangan para peserta aksi maka massa lebih tenang. Wakil Ketua Komisi III DPR ini mengatakan siapa tahu kalau Presiden yang menyampaikan sesuatu, massa lebih dingin hatinya dan prosesi aksi hari ini bisa berjalan dengan lancar.

“Artinya pada jam aksi damai waktu yang diberikan bisa diakhir dengan baik,” ujarnya.

Di sisi lain, Mulfachri memberikan apresiasi terhadap Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menemui perwakilan peserta aksi. Hal itu menurut dia memberikan kepastian bahwa kasus penistanaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta akan ditindaklanjuti dalam waktu sesegera mungkin.

“Saya mengapresiasi kesediaan Wapres menemui perwakilan dari pendemo. Tapi ekspektasi demonstran, sekalipun ingin menjumpai (presiden) agar ada sebuah himbauan yang keluar dari presiden,” ujarnya. [akt]